PTUN – Pengadilan Tata Usaha Negara dijadwalkan untuk mengeluarkan putusan terkait gugatan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tanggal 10 Oktober 2024. Gugatan ini berhubungan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024. Gugatan tersebut menyoroti sejumlah aspek legalitas terkait pencalonan Gibran yang dianggap bertentangan dengan aturan internal partai serta beberapa ketentuan hukum yang berlaku.
Latar Belakang Gugatan PDIP
PDIP, sebagai partai politik yang mengusung Gibran sebagai Wali Kota Solo pada pemilihan sebelumnya, merasa bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres telah menimbulkan kontroversi di internal partai. Beberapa petinggi PDIP menilai bahwa Gibran belum memenuhi syarat partai untuk menduduki posisi tersebut. Selain itu, gugatan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara keputusan internal partai dan keputusan beberapa koalisi yang mendukung Gibran sebagai cawapres.
Aspek Hukum yang Dipersoalkan
Dalam gugatan yang diajukan ke PTUN, PDIP menyoroti sejumlah aspek hukum yang dianggap dilanggar dalam proses pencalonan Gibran. Salah satu yang paling banyak diperdebatkan adalah soal usia Gibran yang masih tergolong muda dan belum memiliki pengalaman politik di tingkat nasional yang memadai. Meskipun Gibran sudah menjabat sebagai Wali Kota Solo, PDIP menilai bahwa pencalonannya sebagai cawapres seharusnya melalui proses pertimbangan yang lebih mendalam, terutama terkait pengalaman dan kapasitasnya di tingkat pemerintahan pusat.
Selain itu, PDIP juga mempersoalkan legalitas pencalonan Gibran dari sudut pandang aturan partai. PDIP memiliki aturan internal yang mengharuskan calon yang diusung untuk menduduki jabatan politik strategis, seperti calon presiden atau wakil presiden, harus melalui proses kaderisasi dan seleksi yang ketat. Dalam kasus Gibran, proses tersebut dianggap belum dilakukan dengan semestinya.
Proses Persidangan di PTUN
Sejak diajukannya gugatan ini, proses persidangan di PTUN telah menjadi sorotan publik. Beberapa ahli hukum politik menilai bahwa kasus ini sangat penting dalam konteks penegakan aturan di internal partai politik. PTUN telah menggelar beberapa persidangan untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, baik dari PDIP selaku penggugat, maupun dari pihak yang mendukung pencalonan Gibran.
Tanggapan dari Pihak Gibran dan Koalisinya
Pihak Gibran Rakabuming Raka sendiri telah memberikan tanggapan atas gugatan ini. Gibran menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menghormati segala keputusan yang akan dikeluarkan oleh PTUN. Koalisi partai yang mendukung Gibran sebagai cawapres juga telah menyatakan komitmen mereka untuk mendukung proses hukum yang berjalan.
Harapan Terhadap Putusan PTUN
Publik, termasuk pendukung dan pengkritik Gibran, sangat menantikan putusan PTUN yang akan diumumkan pada 10 Oktober 2024. Putusan ini dianggap akan menjadi penentu penting dalam kelanjutan karir politik Gibran dan keberlanjutan pencalonannya sebagai cawapres. Jika PTUN memutuskan untuk memenangkan gugatan PDIP, maka ada kemungkinan pencalonan Gibran harus dibatalkan atau mengalami revisi signifikan. Sebaliknya, jika gugatan tersebut ditolak, maka pencalonan Gibran akan terus berlanjut dan ia akan bersaing dalam Pilpres 2024.
Bagi PDIP, putusan ini juga akan menjadi penentu penting dalam menjaga konsistensi dan kredibilitas aturan internal partai.
Kesimpulan
Gugatan PDIP ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga aturan internal partai dalam proses politik nasional. Apapun hasilnya, putusan PTUN ini akan memberikan dampak besar, baik bagi masa depan Gibran maupun bagi PDIP sebagai partai politik. Semua mata kini tertuju pada PTUN dan keputusan final yang akan dikeluarkan dalam beberapa hari mendatang.
