Peringatan Hantaru 2024 menjadi momen penting bagi pemerintah dalam menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) harus dijadikan momentum kebangkitan untuk memastikan pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan lahan di Indonesia.
Peringatan Hantaru 2024 : UUPA Sebagai Fondasi Keadilan Agraria
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada 24 September 1960 merupakan dasar hukum dalam pengelolaan agraria di Indonesia. UU ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan tanah, air, ruang, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Dalam peringatan Hantaru 2024, AHY mengingatkan bahwa UUPA merupakan tonggak penting yang tidak hanya mengatur tentang pemilikan tanah, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
AHY menekankan pentingnya UUPA dalam menghadapi tantangan agraria saat ini, seperti ketimpangan kepemilikan lahan, konflik agraria, dan perampasan tanah oleh pihak-pihak tertentu. Menurut AHY, penerapan UUPA secara konsisten akan memberikan ruang bagi rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah dengan adil, tanpa diskriminasi, serta mencegah terjadinya monopoli lahan oleh segelintir pihak.
Peringatan Hantaru 2024 : Keadilan Agraria sebagai Prioritas Utama
Dalam pidatonya di peringatan Hantaru 2024, AHY menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan keadilan agraria sebagai prioritas utama dalam kebijakan pertanahan. Menurutnya, ketimpangan dalam distribusi lahan yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia harus segera diatasi.
AHY juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan redistribusi tanah yang adil dan tepat sasaran. Pemerintah akan terus mempercepat program reforma agraria yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan agar mereka dapat memiliki dan mengelola lahan secara produktif. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi ketimpangan yang selama ini menjadi masalah agraria di Indonesia.
Peringatan Hantaru 2024 : Reforma Agraria sebagai Upaya Konkret
Program reforma agraria merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan keadilan agraria. Melalui program ini, tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, tanah terlantar, dan tanah bekas perkebunan yang tidak produktif akan didistribusikan kepada rakyat.
Selain itu, AHY juga menyampaikan bahwa reforma agraria akan terus dilanjutkan dengan peningkatan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik di wilayah-wilayah yang rawan konflik agraria.
Teknologi Digital untuk Tata Kelola Agraria
Salah satu inovasi yang diusung dalam peringatan Hantaru 2024 adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki tata kelola agraria di Indonesia. AHY menjelaskan bahwa pemerintah akan semakin memanfaatkan teknologi untuk memetakan lahan, mengidentifikasi potensi konflik, dan mempercepat proses sertifikasi tanah.
AHY juga mengapresiasi penggunaan teknologi dalam pengembangan sistem informasi pertanahan terpadu. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pertanahan secara transparan, termasuk proses pengajuan sertifikat tanah dan status kepemilikan lahan.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Dalam upaya mewujudkan keadilan agraria, AHY menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus diberikan peran yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan terkait tata kelola lahan di daerahnya masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.
AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria dengan tetap menjaga integritas dan transparansi. Masyarakat diharapkan dapat menjadi pengawas sekaligus penggerak dalam mewujudkan keadilan agraria yang selama ini dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
Kesimpulan: UUPA dan Kebangkitan Keadilan Agraria
Peringatan Hantaru 2024 menjadi momen penting bagi Menteri AHY untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Dengan menjadikan UUPA sebagai landasan hukum utama, AHY berharap dapat membawa kebangkitan dalam pengelolaan agraria yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
